Rabu, 27 Oktober 2021, WIB
Lintas Berita

Jumat, 09 Des 2016, 18:13:40 WIB, 1509 View Administrator, Kategori : Berita

Cilegon,

 Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaia Negara (BKN) Bandung, Istati Atidah, beserta Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi, menandatangi nota kesepahaman Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) antara Kanreg III BKN dengan Pemerintah Kota Cilegon pada hari Jumat (9/12) di Aula Pemkot Cilegon.

Sesuai dengan tuntutan masyarakat, pemerintah Indonesia melaksanakan pengimplementasian penerapan teknologi informasi dalam bentuk pelayanan berbasis elektronik agar pelayanan publik semakin cepat. Sebagai pengelola dan pembina kepegawaian bagi ASN di seluruh Indonesia, BKN terus berusaha untuk mengeluarkan inovasi agar pelayanan yang diberikan dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Oleh karena itu, BKN berusaha menyederhanakan alur berkas yang kompleks melalui otomatisasi kenaikan pangkat dan penetapan pensiun yang berbasis paperless.

Namun demikian, meski alur berkas untuk KPO dan PPO lebih sederhana, tetapi ada syarat-syarat administratif yang tetap harus dipenuhi oleh setiap PNS yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat ataupun penetapan pensiun. Fungsi KPO dan PPO hanyalah untuk mempersingkat waktu pemeriksaan berkas dari yang sebelumnya berkas fisik, menjadi berkas elektronik. Agar data pegawai yang dimiliki valid baik secara fisik maupun elektronik, maka rekonsiliasi data harus dilakukan secara terus menerus.

Istati pun mengungkapkan, “Dalam pelaksanaan KPO dan PPO ini, BKD harus terus menerus melakukan pembaruan data kepegawaian agar data KPO dan PPO yang tersedia akurat”.

Lebih lanjut ia juga mengemukakan bahwa sejatinya, nota kesepahaman mengenai KPO dan PPO ini merupakan perjanjian dengan seluruh PNS untuk terus peduli terhadap data-data kepegawaian yang mereka miliki.  Istati juga menekankan bahwa pada prinsipnya, kenaikan pangkat adalah penghargaan dan bukan merupakan hak bagi PNS. Oleh karena itu, dengan KPO dan PPO ini maka diharapkan keduanya dapat dikembalikan ke makna awalnya sebagai bentuk penghargaan dengan pemberian layanan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. (Nyo/AM)



2 Hal Utama Yang Dibutuhkan Pemimpin Pemerintahan Masa Depan
Senin, 18 Okt 2021, 14:46:28 WIB, Dibaca : 53 Kali
37 Instansi Pengelola Kepegawaian di Wilayah Kerja Kanreg III BKN Ikuti Sosialisasi Kamus Kompetensi
Kamis, 14 Okt 2021, 11:08:44 WIB, Dibaca : 97 Kali
Deputi Sinka: PDM ASN Akan Memudahkan Layanan Manajemen ASN
Senin, 20 Sep 2021, 15:21:13 WIB, Dibaca : 242 Kali

Tuliskan Komentar