Lebak-Kantor Regional (Kanreg) III Badan Kepegawaian Negara kembali menyelenggarakan rapat bersama seluruh instansi pengelola kepegawaian di wilayah kerjanya yaitu wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian tahun sebelumnya serta menyampaikan program peningkatan layanan di tahun berjalan. Pada tahun 2023 ini, untuk pertama kalinya Kanreg III BKN melaksanakan rapat ini di Kabupaten Lebak, tepatnya di Aula Multatuli, Rangkasbitung pada hari Rabu (8/2/13).

Mengangkat tema "Evaluasi Layanan Kepegawaian 2022 dan Outlook Tahun 2023", Kanreg III BKN melakukan diskusi bersama peserta acara yang berasal dari BKD/BKPSDM/BKPSDA/BKPP/BKPPD/BKDD terkait hasil serta kendala layanan kepegawaian selama tahun 2022. Selain itu, turut disampaikan program peningkatan layanan kepegawaian yang diberi nama "Empowering Kanreg III BKN" yang terdiri atas 3 program yaitu, Sistem Mojang Tilu (sistem monitoring kinerja internal pegawai Kanreg III BKN), PDKT (Pembinaan Deukeut Kanreg Tilu) dan RIUNG (Ruang Informasi Umum). 

Turut hadir dalam acara ini Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang memberikan sambutan selamat datang di awal acara. "Terima kasih telah memilih Lebak sebagai lokasi pelaksanaan acara," ungkap Iti Octavia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana juga memberikan arahan dalam acara ini. Bima Haria berharap agar acara yang dilaksanakan ini dapat mempererat hubungan dan kerja sama antara BKN dengan instansi daerah.

Dalam kesempatan ini ia juga menjelaskan perkembangan BKN sebelum, saat dan setelah pandemi melanda Indonesia tahun 2020 lalu. "Sejak 2020 BKN sudah menyiapkan system digitalisasi dan sudah selesai. Aplikasi ini membutuhkan data yang banyak dan akurat agar bisa berjalan dengan baik.  Harapannya, agar BKD/BKPSDM memastikan data 100% akurat," ungkap Bima Haria. 

Kemudian menjelang pemilihan umum di tahun 2024, Bima Haria juga memberikan arahannya kepada para peserta. "2023 memasuki tahun politik, Demokrasi di Indonesia basisnya Pancasila, Sila ke 4 namun juga Sila ke-5. Adil Sosial bagi seluruh rakyat. ASN perlu netral untuk memberikan kepercayaan sosial kepada masyarakat, sehingga pembangunan di masing- masing daerah bisa terjaga, adil dan cepat," tutur Bima.

Setelah pengarahan dari Kepala BKN, acara ini dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, Otok Kuswandaru dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepagawaian BKN, Suharmen. Otok Kuswandaru menyampaikan materi tentang "Penguatan Implementasi NSPK Manajemen ASN Dalam Menghadapi Pilkada", sementara Suharmen menyampaikan materi tentang "Transformasi Manajemen ASN Melalui SIASN". Tas