Jakarta-Ketika teknologi telah merubah aktivitas kehidupan manusia, apakah proses bisnis pelayanan di pemerintahan ikut berubah?, pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana saat membuka Rapat Koordinasi Manajemen ASN se-wilayah Kantor Regional III BKN Bandung, Kamis (14/7/22) di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bima juga menjelaskan bagaimana pelayanan customer oleh Bank. Ia kemudian membandingkan dengan pelayanan publik oleh ASN.
“Cara kita mengartikan reformasi birokrasi jangan secara rumit. Kita hanya butuh sensitifitas. Perubahan dengan teknologi itu tentu, namun reformasi birokrasi dengan merubah pelayanan menjadi lebih mudah dan membuat penerima layanan kita senang itu juga reformasi birokrasi. Karakter kita dalam melayani yang kita perlukan. Tidak hanya teknologi.,” jelas Bima. Terdapat 2 hal yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, yaitu passion dan sepenuh hati. Ketika 2 hal ini kita miliki, kita dapat memberikan pelayanan terbaik.
Pelayanan yang diberikan BKN tidak bisa dilakukan sendiri, perlu ada kolaborasi solid antara BKN dengan instansi lainnya. Khusus untuk Kanreg III BKN Bandung sendiri berarti perlu kolaborasi dengan daerah-daerah di wilayah kerjanya. Bima Haria menyampaikan harapannya agar setelah pelaksanaan rakor ini, daerah tidak pulang dengan tangan kosong. “Perubahan yang terjadi karena teknologi tidak akan menunggu kita siap dan mampu, maka kita perlu mengatasi digital gap yang terjadi di pegawai kita. Saya harap, minimal daerah sudah memanfaatkan digital signature untuk administrasi kepegawaiannya,” ungkap Bima.
Pemanfaatan digital signature ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan kepegawaian di daerah sehingga administrasi kepegawaian dapat berubah secara berangsur ke digital. Hal ini nantinya akan semakin memudahkan proses bisnis dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). “Saya berharap, Kanreg III BKN dengan instansi daerah di wilayah kerjanya akan menjadi pioneer kolaborasi solid antara BKN dengan daerah” tutur Bima Haria.
Sejalan dengan pernyataan dan harapan tersebut, Kanreg III BKN menghadirkan 4 narasumber dalam diskusi panel. Narasumber tersebut antara lain Abdul Khairul Zaka, Kepala Sub Bagian TU Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN RI, Teten Ali Mulku Engkun, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Didit Fajar Putradi, Kepala BKD Kabupaten Garut dan Muhdorun, Sekretaris BKPSDM Kota Tangerang. Keempat narasumber ini membahwakan materi yang mendukung proses digitalisasi pelayanan kepegawaian, pola kerja baru, pengelolaan kinerja dan penataan jabatan pasca penyetaraan jabatan.
Selain diskusi panel, dilaksanakan juga Kanreg III BKN menjawab dimana pejabat administrator Kanreg III BKN menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan seperti isu PPPK, honorer, pensiun, dan disiplin PNS. Kepala Kanreg III BKN Bandung menyampaikan poin-poin yang perlu dikuatkan setelah pelaksanaan rakor ini. “Mari kita berkomitmen memberikan pelayanan berbasis kebutuhan dan keinginan customer kita. Kanreg III BKN dengan instansi pengelola kepegawaian di daerah adalah SATU. Dibutuhkan kolaborasi yang solid diantara kita dan keberhasilan program digitalisasi kepegawaian ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu Mau dan Mampu,” tutur Tauchid Djatmiko, Kepala Kanreg III BKN dalam penutupan Rapat Koordinasi Manajemen ASN se-wilayah Kanreg III BKN. Tas
