PPID Badan Kepegawaian Negara bertugas:

1. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Badan Kepegawaian Negara dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Badan Kepegawaian Negara mengenai Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Negara;
5. melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk keputusan PPID Badan Kepegawaian Negara mengenai klasifikasi informasi Badan Kepegawaian Negara;
6. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal:
   1. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
   2. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;
   3. telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
   4. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
7. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
8. mengoordinasikan:

1. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
   1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
   3. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
2. pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
3. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
4. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
5. pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
8. proses pemberian Informasi Publik di Badan Kepegawaian Negara berjalan dengan baik;

1. melakukan Uji Konsekuensi bersama PIS PPID unit terkait terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
2. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
3. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
4. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Badan Kepegawaian Negara;
5. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
6. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
7. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada portal Badan Kepegawaian Negara dan portal PPID;
8. memelihara dan/atau memutakhirkan informasi pada portal Badan Kepegawaian Negara dan portal PPID paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
9. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID;
10. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik:
11. membuat dan menyampaikan laporan empat bulanan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Badan Kepegawaian Negara; dan
12. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.