Bandung— Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, pada Selasa (3/6/35). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Jawa Barat dan Banten, serta meninjau secara langsung pelaksanaan layanan manajemen ASN oleh Kanreg III BKN.
Kepala Kantor Regional III BKN, Wahyu, menyampaikan paparan mengenai kondisi ASN di wilayah kerja Kanreg III dan progres layanan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan. Dalam laporannya, disebutkan bahwa penyelesaian seleksi CPNS dan PPPK tahap 1 formasi tahun 2024, telah mencapai 100% untuk CPNS dan sekitar 88% untuk penyelesaian PPPK hingga awal Juni 2025. Hal ini menunjukkan kinerja yang positif dan mendekati target nasional yang ditetapkan, yaitu penyelesaian seleksi CPNS pada Juni dan PPPK pada Oktober.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menegaskan pentingnya pembenahan sistem kepegawaian sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah. “Tulang punggung pelaksanaan sistem kenegaraan di daerah adalah ASN. Apabila tidak dilakukan pembenahan dan peningkatan kompetensi secara menyeluruh, maka daya dukung pemerintah daerah akan melemah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede Yusuf juga menyoroti persoalan tenaga honorer yang jumlahnya masih signifikan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem kerja birokrasi. “Bagi mereka yang telah lama berjuang bersama pemerintah, perlu diberikan ruang untuk menjadi bagian resmi dari struktur pemerintahan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN melalui sistem perencanaan yang terstruktur dan berbasis data. “Demand dan supply ASN harus terdata dengan baik. Diperlukan grand desain yang jelas, minimal di tingkat provinsi seperti Jawa Barat, agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan instansi pemerintahan,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan semacam ini, terdapat risiko terjadinya kelebihan suplai SDM yang tidak terserap dan berdampak pada stagnasi karier serta ketidakterlaksanaan sistem merit.
Dede Yusuf memberikan apresiasi terhadap kinerja Kanreg III BKN, khususnya dalam hal implementasi sistem digitalisasi layanan kepegawaian serta pencapaian target-target strategis. “Dengan kecepatan kerja dan komitmen yang ditunjukkan oleh tim Kanreg III BKN, saya yakin sisa target yang ada dapat diselesaikan secara optimal. Ini adalah bentuk kerja nyata yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola kepegawaian negara secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. tes
Hubungi Kami