10 Juni 2015, BKN Gelar Rakor Nasional (Rakornas) Kepegawaian
Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 10 Juni 2015 akan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kepegawaian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Rencananya dalam Rakornas yang akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, akan hadir para Sekretaris daerah (Setda) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Indonesia serta Sekretaris Jenderal (Setjen) seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menegaskan Rakornas akan menjadi ajang koordinasi nasional antara BKN dengan BKD dan unit Kepegawaian seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia. Koordinasi tersebut penting untuk membangun jejaring dalam rangka memperkuat update database kepegawaian nasional.
Dalam Rakornas yang mengangkat tema Reformasi Birokrasi Menuju ASN yang Profesional dan Berdaya Saing Global tersebut akan dibahas sejumlah isu strategis yakni perubahan kebijakan manajemen SDM aparatur, modernisasi pelayanan kepegawaian, sistem informasi ASN yang terintegrasi, alih status PNS sebagai dampak dari reorganisasi kementerian/lembaga dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN.
Dalam Rakornas juga akan diumumkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sukses menggondol BKN Award 2015. Sejumlah kategori yang akan dikompetisikan oleh para nominasi peraih BKN Award yakni :
– Pengelola Kepegawaian Terbaik tingkat kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota
– Perencanaan Kepegawaian Terbaik
– Implementasi Rekrutmen ASN Berbasis Teknologi Informasi (TI) Terbaik
– Komitmen Tertinggi Seleksi CPNS Berbasis Computer Assisted Test (CAT)
– Implementasi SAPK Terbaik
– Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik
– Konsistensi Pemanfaatan Hasil Assessment Center (AC)
– Pelayanan Mutasi Kepegawaian Terbaik
– Peningkatan Pelayanan Kepegawaian
– Pengembangan SDM Terbaik
– BKD Paling Inovatif
Rencananya piala pemenang kategori Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pengelolaan kepegawaian terbaik akan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
