Berita

Mutasi pegawai dibutuhkan untuk memaksimalkan produktifitas dari pegawai dan merangsang minat pegawai untuk meniti jenjang karier yang lebih tinggi, serta untuk menciptakan suasana kerja baru. Karenanya untuk kesekian kalinya di tahun 2017,.

Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, MAP menjadi narasumber dalam acara Pembekalan Bagi PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan.

Kantor Regional III BKN menggelar Sosialisasi dan Pelatihan SAPK Pelayanan KenaikanPangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) di Wilayah Kerja KantorRegional III BKN. Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan selama dua.

Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, MAP menjadi narasumber dalam acara Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian Netralitas ASN Dalam Menghadapi Pilkada Serentak, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, untuk mengenang keberanian dan kegagahan para jendral dalam peristiwa Gerakan 30 September dan ditumpasnya kekuatan anti Pancasila, atau berbagai pemberontakan. Gejolak.

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menjadi tuan rumah dalam kegiatan Benchmarking dan Sosialisasi Penyusunan SOP Disiplin, Kinerja dan Tata Naskah Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Bandung yang bertempat.

Kantor Regional III BKN bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) menyelenggarakan sosialisasi pensiun dan ketaspenan bagi PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun TMT Tahun 2018 –.

Lokasi tes Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kualifikasi pendidikan Diploma III (D-III) dan SLTA/sederajat diselenggarakan di Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung, Jawa.

Seleksi Kompetensi Bidang Kualifikasi Sarjana Kementerian Hukum dan HAM RI diselenggarakan di Stasiun CAT Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara. Sebelum tes dimulai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum.